KEDIRI, Jatim.expost.co.id (13 April 2026) — Kejanggalan mencuat dari salah satu dapur MBG (Makan Bergizi Gratis) di Kabupaten Kediri, tepatnya di Desa Doko. Dapur yang seharusnya menjadi bagian dari program pemerintah tersebut justru terkesan “siluman” karena tidak dilengkapi papan nama resmi di lokasi.
Tim media yang mendatangi lokasi mendapati kondisi mencurigakan. Tidak adanya identitas dapur menimbulkan tanda tanya besar terkait transparansi dan legalitas operasional. Saat dikonfirmasi, seorang satpam bernama Toni tidak mampu memberikan keterangan jelas. Ia mengaku tidak mengetahui siapa kepala SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi) yang bertanggung jawab di dapur tersebut.
“Masih keluar,” ujarnya singkat ketika ditanya keberadaan pimpinan. Lebih mengejutkan lagi, ketika ditanya nama kepala SPPG, ia mengaku tidak tahu. Pernyataan ini semakin memperkuat dugaan adanya ketidakjelasan struktur pengelola di dapur tersebut.
Saat ditanya terkait papan nama, satpam sempat menyebut bahwa papan tersebut ada. Namun fakta di lapangan menunjukkan sebaliknya—tidak ditemukan papan identitas apa pun. Ketidaksesuaian ini memunculkan dugaan adanya upaya menutupi informasi dari publik.
Nama “Aslap Fiki” sempat disebut sebagai pihak terkait, namun ketika tim media mencoba melakukan konfirmasi melalui telepon dan WhatsApp, tidak ada respons sama sekali. Sikap tertutup ini semakin menimbulkan kecurigaan.
Masalah tidak berhenti di situ. Dugaan kelalaian juga terjadi dalam distribusi makanan pada 10 April 2026 di MIN Doko. Pihak sekolah, khususnya siswa kelas 4, 5, dan 6, dilaporkan menolak makanan yang datang terlambat karena waktu sudah mendekati jam pulang.
Keterlambatan ini dinilai janggal, mengingat proses operasional dapur disebut sudah dimulai sejak malam hari. Publik pun mulai mempertanyakan: bagaimana mungkin distribusi tetap terlambat jika persiapan sudah dilakukan lebih awal?
Situasi ini memunculkan spekulasi serius. Apakah ini murni kelalaian, atau ada unsur kesengajaan yang justru berpotensi mencoreng citra program pemerintah di mata masyarakat?
Hingga berita ini diturunkan, belum ada klarifikasi resmi dari pihak terkait. Minimnya transparansi dan buruknya koordinasi di lapangan menjadi sorotan tajam, sekaligus menuntut adanya evaluasi menyeluruh dari pihak berwenang.
