Banyuwangi –
Berdasarkan data pada laman LPSE, proyek rehabilitasi jalan penghubung Desa Glagah Agung menuju Desa Grajagan dengan nilai anggaran Rp 1.544.842.664 kini menjadi sorotan tajam publik. Proyek yang tergolong baru selesai pada awal Januari tahun ini tersebut, justru sudah menunjukkan tanda-tanda kerusakan yang cukup memprihatinkan.
Hasil pantauan di lapangan serta keterangan warga mengungkapkan, sejumlah titik jalan mengalami retak-retak, mulai dari retak halus hingga retakan yang menembus badan jalan. Tak hanya itu, permukaan beton di beberapa bagian juga tampak berpori, kondisi yang lazim dikaitkan dengan mutu pekerjaan yang tidak optimal.
Baru beberapa bulan selesai, tapi sudah retak seperti ini. Kami juga sempat melihat ada perbaikan, namun hanya ditambal menggunakan acian semen. Kami ragu itu bisa bertahan lama,” ungkap salah satu warga.
Fakta di lapangan tersebut memunculkan dugaan bahwa pelaksanaan pekerjaan tidak sepenuhnya mengacu pada spesifikasi teknis yang telah ditetapkan dalam kontrak. Dengan nilai anggaran yang mencapai lebih dari Rp 1,5 miliar, publik pun mulai mempertanyakan kualitas pekerjaan sekaligus efektivitas pengawasan dari pihak terkait.
Sejumlah kalangan menilai, kerusakan dini pada proyek infrastruktur yang baru selesai merupakan indikator yang perlu ditelusuri lebih lanjut. Secara teknis, pekerjaan jalan seharusnya mampu bertahan dalam jangka waktu tertentu apabila dikerjakan sesuai standar, baik dari sisi kualitas material, metode pelaksanaan, maupun pengendalian mutu di lapangan.
Di sisi lain, masa pemeliharaan proyek juga menjadi perhatian. Apabila kerusakan terjadi dalam waktu dekat setelah pekerjaan rampung, maka tanggung jawab perbaikan melekat pada pihak pelaksana. Perbaikan yang bersifat tambal sulam dinilai tidak cukup menjamin ketahanan konstruksi dalam jangka panjang.
Hingga berita ini diturunkan, pihak pelaksana proyek, CV Salsa Mebel, belum memberikan klarifikasi resmi. Sementara itu, masyarakat mendesak instansi terkait untuk segera melakukan audit teknis secara menyeluruh guna memastikan kualitas pekerjaan, serta menelusuri kemungkinan adanya penyimpangan yang berpotensi merugikan keuangan negara. Red
