Kediri, jatim.expost.co.id – Maraknya truk ODOL (Over Dimension Over Load) yang bebas melintas di wilayah Kabupaten Kediri kian memantik kemarahan publik. Ironisnya, truk-truk bermuatan berlebih itu terpantau rutin melintas di jalur strategis, bahkan di sekitar kantor Pemerintah Kabupaten Kediri, tanpa tindakan tegas dari instansi terkait.
Pantauan di lapangan menunjukkan truk bermuatan material tambang dengan terpal biru menutupi muatan menjulang tinggi, melaju tanpa hambatan di Jalan Wates–Plosoklaten, Kecamatan Plosoklaten. Kondisi ini bukan hanya melanggar aturan, tetapi juga mengancam keselamatan pengguna jalan serta mempercepat kerusakan infrastruktur daerah.
Ketua Aliansi Penambangan dan Armada Kediri Raya, Tubagus Fitrajaya, angkat bicara dengan nada keras dan tegas. Ia menilai pembiaran ini sebagai bentuk kegagalan pengawasan yang tidak bisa lagi ditoleransi.
“Truk ODOL ini bukan sembunyi-sembunyi. Mereka lewat siang hari, lewat jalur utama, bahkan dekat kantor Pemkab. Pertanyaannya sederhana: dinas terkait ke mana? Kenapa diam?” tegas Tubagus.
Menurut Tubagus, praktik ODOL bukan hanya merugikan negara, tetapi juga mencederai para pelaku usaha dan sopir yang patuh aturan. Ia menegaskan bahwa penegakan hukum yang tebang pilih hanya akan memperparah ketidakadilan di lapangan.
“Kami ini bukan anti usaha. Tapi aturan harus ditegakkan. Kalau dibiarkan, yang patuh akan mati pelan-pelan, yang melanggar justru nyaman,” lanjutnya.
Tubagus secara terbuka mendesak Bupati Kediri dan Kapolres Kediri untuk segera turun tangan dan tidak bersikap seolah-olah tidak tahu atas kondisi yang sudah menjadi rahasia umum tersebut.
“Jangan tunggu korban jiwa dulu baru bertindak. Jangan tunggu jalan hancur total baru sibuk rapat. Negara harus hadir, dan itu dimulai dari keberanian pemimpin daerah,” pungkas Tubagus.
Aliansi Penambangan dan Armada Kediri Raya menyatakan siap bersinergi dengan pemerintah dan aparat, namun juga siap bersikap lebih keras apabila pembiaran ini terus berlanjut.
