Banda Aceh, jatim.expost.co.id (16/6/2026) — Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, menyampaikan berbagai tantangan yang masih dihadapi daerah-daerah terdampak banjir dan longsor meski telah enam bulan berlalu sejak bencana tersebut terjadi. Hal itu disampaikan dalam Rapat Koordinasi dan Evaluasi Capaian Pemulihan Pascabencana yang dipimpin Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian di Gedung Serbaguna Kantor Gubernur Aceh, Selasa (9/6/2026).
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur yang akrab disapa Mualem menekankan bahwa sektor pertanian dan infrastruktur dasar masih menjadi perhatian utama. Ia menjelaskan bahwa sejumlah lahan persawahan belum dapat dimanfaatkan kembali, sementara jaringan irigasi, jembatan, dan akses jalan masih membutuhkan penanganan lebih lanjut.
“Prioritas utama saat ini adalah pemulihan sawah yang belum dapat digunakan, perbaikan irigasi, serta pembangunan kembali jembatan dan jalan yang terdampak. Selain itu, normalisasi sungai juga sangat penting untuk mencegah banjir saat curah hujan tinggi,” ujar Mualem.
Menurutnya, kondisi sungai yang belum tertangani secara optimal berpotensi menimbulkan banjir susulan dan berdampak langsung terhadap aktivitas masyarakat yang tinggal di sekitar daerah aliran sungai.
Mualem juga menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan Pemerintah Aceh guna mempercepat proses pemulihan di wilayah-wilayah yang masih terdampak bencana. Ia berharap kolaborasi yang terjalin dapat membantu mengembalikan berbagai fasilitas dan infrastruktur yang rusak akibat bencana.
“InsyaAllah, melalui kerja sama yang baik antara pemerintah pusat dan daerah, berbagai kerusakan yang terjadi dapat segera ditangani sehingga masyarakat dapat kembali beraktivitas dengan normal,” katanya.
Pada kesempatan yang sama, Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, menyoroti kondisi inflasi di Aceh yang berdasarkan data pemerintah pusat masih tergolong tinggi dan menempati posisi kedua tertinggi secara nasional. Ia berharap dukungan pemerintah pusat dapat membantu menjaga stabilitas ekonomi daerah.
Selain itu, Fadhlullah menyampaikan bahwa realisasi anggaran Transfer Keuangan Daerah (TKD) di Aceh telah mencapai sekitar 45 persen. Ia mengimbau seluruh pemerintah kabupaten dan kota untuk terus mempercepat penyerapan anggaran guna mendukung pembangunan dan pemulihan pascabencana.
“Percepatan realisasi anggaran sangat diperlukan, terlebih saat ini Aceh sedang mengupayakan perpanjangan dana otonomi khusus agar dapat terus mendukung pembangunan daerah,” ujarnya.
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian mengungkapkan bahwa berdasarkan hasil analisis Satgas Nasional, sebanyak 10 dari 18 kabupaten/kota yang terdampak bencana telah kembali berfungsi secara normal.
Ia menjelaskan bahwa proses pemulihan menunjukkan perkembangan positif di berbagai sektor, mulai dari pemerintahan, kesehatan, pendidikan, hingga konektivitas wilayah. Untuk mendukung pemulihan sektor pertanian, pemerintah pusat telah mengalokasikan anggaran sekitar Rp371 miliar yang digunakan untuk rehabilitasi sawah, jaringan irigasi, dan lahan yang terdampak bencana.
“Dari hasil evaluasi Satgas Nasional, 10 kabupaten/kota sudah kembali berfungsi dengan baik. Pemerintah pusat juga telah menyiapkan dukungan anggaran guna mempercepat proses pemulihan,” kata Tito.
Mendagri juga menegaskan komitmen pemerintah pusat dalam mendukung keberlanjutan dana otonomi khusus Aceh, termasuk upaya mengembalikan skema alokasi dua persen mulai tahun depan. Menurutnya, langkah tersebut penting untuk memperkuat proses pemulihan dan pembangunan di Aceh.
Ia juga mengingatkan agar dana TKD yang telah disalurkan pada tahun ini dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk berbagai program pemulihan, sehingga pengajuan anggaran pada tahun berikutnya dapat berjalan lebih efektif.
Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri para wakil bupati dan wakil wali kota dari 18 daerah terdampak bencana, serta perwakilan kementerian dan lembaga terkait.
(D, S)
