Eks Kepala Desa Mulyodadi Sidoarjo Divonis Lima Tahun Penjara Kasus Pungli Tanah Gogol

SIDOARJO  Kasus hukum yang menjerat Kepala Desa Mulyodadi nonaktif, Kecamatan Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo, Slamet Priyanto, akhirnya menemui babak penentuan. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya resmi menjatuhkan vonis pidana penjara selama lima tahun kepada Slamet dalam sidang pembacaan putusan yang digelar pada Selasa, 17 November 2026.

Perkara yang menyeret Slamet ke balik jeruji besi ini bermula dari tindakan pungutan liar terkait penjualan tanah gogol tetap yang meresahkan warga. Selama proses persidangan, terungkap bagaimana praktik tersebut mencederai kepercayaan masyarakat desa yang seharusnya dilindungi. Atas perbuatannya, majelis hakim menilai terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi.

Selain hukuman badan selama lima tahun, Slamet juga diwajibkan membayar denda sebesar Rp250 juta. Jika denda tersebut tidak dapat dilunasi, maka akan diganti dengan kurungan tambahan selama 90 hari. Tidak hanya itu, majelis hakim turut membebankan kewajiban uang pengganti senilai Rp645 juta subsider dua tahun penjara, serta biaya perkara sebesar Rp5.000.

Menariknya, nominal uang pengganti yang diputuskan oleh majelis hakim ini jauh lebih ringan dibandingkan dengan tuntutan awal dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sidoarjo. Sebelumnya, JPU menuntut agar terdakwa diwajibkan mengembalikan uang pengganti sebesar Rp1,045 miliar.

Hingga putusan tersebut diketok, perjalanan hukum kasus ini masih menyisakan ruang lanjutan. Baik pihak terdakwa melalui tim penasihat hukumnya maupun dari kubu Jaksa Penuntut Umum menyatakan sikap masih pikir-pikir. Kedua belah pihak menggunakan hak hukumnya untuk menimbang-nimbang apakah akan menerima putusan tersebut atau melangkah ke upaya banding dalam beberapa hari ke depan.

Putusan ini tentu menjadi sorotan publik, khususnya bagi masyarakat Kabupaten Sidoarjo dan warga Desa Mulyodadi pada khususnya. Kasus ini sekaligus menjadi pengingat keras bagi para pemegang kekuasaan di tingkat desa agar senantiasa menjalankan amanah dengan jujur, transparan, dan jauh dari praktik culas yang merugikan masyarakat luas. Perkembangan hukum selanjutnya dari perkara ini tentu akan terus dinantikan oleh warga yang menginginkan tegaknya keadilan secara tuntas di bumi perkemahan delta.
(Lum)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *