ACEH SINGKIL : JatimXpost co, id: 12/11/2026
Kamis 12 Nopember 2026 — Aliansi Pemuda dan Masyarakat Pemerhati Aceh Singkil (AMPAS) mendesak Bupati Aceh Singkil agar segera mengambil langkah korektif menyikapi carut-marut tata kelola pelayanan kesehatan di daerah. Desakan ini mencuat setelah mencuatnya berbagai keluhan dari tenaga kesehatan lini depan, khususnya bidan desa yang mengaku tertekan oleh target administratif yang tidak realistis.
Sekretaris Jenderal AMPAS, Rahman Syafi’i, S.H., menilai bahwa persoalan yang dikeluhkan oleh para tenaga medis ini merupakan indikasi lemahnya manajerial di tubuh Dinas Kesehatan Aceh Singkil. Menurutnya, orientasi pelayanan kesehatan publik saat ini diduga telah bergeser dari esensi keselamatan masyarakat menjadi sekadar pengejaran angka target di atas kertas.
“Jangan sampai kesehatan masyarakat dan keselamatan tenaga kerja dikorbankan demi laporan administratif semata. Bupati harus berani mengevaluasi total jajaran pimpinan Dinas Kesehatan jika memang tidak mampu menerjemahkan kebijakan pelayanan yang berpihak pada realitas di lapangan,” tegas Rahman, Kamis (12/11/2026).
Berdasarkan informasi yang dihimpun, para bidan desa di sejumlah wilayah mengeluhkan beban target pemeriksaan harian yang dinilai berada di luar batas kewajaran. Mereka mengaku dituntut mencapai target pemeriksaan hingga puluhan orang per hari, sementara realitas pelayanan di lapangan hanya mampu menjangkau beberapa orang saja dengan prosedur pemeriksaan yang benar dan mendalam.
Kondisi tersebut memicu kekhawatiran serius terkait potensi manipulasi data laporan kesehatan, di mana sebagian pendataan diduga hanya bersumber dari Kartu Keluarga tanpa pemeriksaan fisik secara langsung. Tekanan psikologis berupa ancaman administratif terhadap kelengkapan Surat Keterangan Penugasan atau aspek kepegawaian lainnya juga disebut-sebut memperburuk situasi kerja para tenaga medis di desa.
Lebih lanjut, AMPAS menyoroti efektivitas penyerapan anggaran sektor kesehatan di Kabupaten Aceh Singkil. Besarnya kucuran dana publik yang dialokasikan untuk jaminan kesehatan masyarakat dinilai harus berbanding lurus dengan peningkatan mutu fasilitas dan kepuasan layanan di tingkat kampung atau desa.
“Anggaran kesehatan yang bersumber dari uang rakyat harus transparan dan akuntabel. Publik berhak tahu bagaimana efektivitas program kesehatan gratis dan fasilitas penunjang medis dikelola. Jangan biarkan anggaran besar tetapi masyarakat tetap mengeluhkan layanan yang seadanya,” tambahnya.
AMPAS juga mendorong agar pihak berwenang melakukan pengawasan melekat terhadap tata kelola anggaran dan program kerja di instansi kesehatan. Langkah pengawasan ini dipandang penting guna memastikan tidak adanya celah penyimpangan yang merugikan keuangan negara sekaligus mencederai hak-hak dasar masyarakat atas pelayanan kesehatan yang layak.
Menyikapi dinamika ini, AMPAS mendesak eksekutif daerah tidak bersikap pasif. Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil diminta segera turun tangan melakukan audit kinerja internal, mendengar aspirasi tenaga kesehatan di akar rumput, serta memastikan standar operasional prosedur (SOP) kesehatan berjalan sebagaimana mestinya tanpa intimidasi birokrasi.
( D, S)
