Jakarta, jatim.expost.co.id — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) baru saja memaparkan daftar cara nyata uang negara dijarah oleh oknum pejabat daerah. Praktik ini bukan sekadar teori, melainkan kasus nyata yang sering ditangani.
Daftar Modus Operandi:
Modus 1: Suap Pengadaan Barang & Jasa
Kontraktor menyuap mulai dari tahap perencanaan, melibatkan kepala daerah hingga Unit Layanan Pengadaan (ULP). Pemenang tender sudah diatur sebelum lelang dimulai.
Modus 2: Dana Pokir & Aspirasi DPRD
Anggota DPRD menitipkan proyek kepada kontraktor pilihan mereka sendiri agar tetap mendapatkan keuntungan pribadi.
Modus 3: Jual Beli Jabatan
Adanya “tarif” tertentu untuk mengisi posisi kepala bidang atau kepala dinas. Harus bayar dulu sebelum dilantik.
Modus 4: Pemotongan Dana Hibah & Bansos
Uang yang seharusnya diterima warga dipotong di tengah jalan oleh oknum yang mengurus penyalurannya.
Modus 5: SPJ & Perjalanan Dinas Fiktif
Laporan perjalanan dinas dibuat dan anggaran dikuras, padahal oknum tersebut tidak pergi ke mana-mana.
Modus 6: Gratifikasi Wisata & Umrah
Pejabat difasilitasi liburan atau umrah gratis oleh pihak yang berkepentingan sebagai bentuk suap terselubung.
Modus 7: Mark Up Anggaran Operasional
Harga pengadaan barang atau jasa digelembungkan secara sengaja, lalu selisihnya masuk ke kantong pribadi.
Modus 8: Dana Desa Tidak Akuntabel
Dana dicairkan namun tidak bisa dipertanggungjawabkan penggunaannya di lapangan.
Modus 9: Penyalahgunaan Aset Daerah
Aset milik negara (seperti kendaraan atau bangunan) digunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.
Modus 10: Pungutan Liar Perizinan
Praktik “pelicin” agar izin yang mandek segera diproses, mengubah birokrasi menjadi loket pembayaran ilegal.
Catatan: Semua modus ini biasanya dilakukan secara terencana, melibatkan lebih dari satu orang, dan seringkali sudah berlangsung bertahun-tahun sebelum akhirnya terungkap. KPK terus mensosialisasikan hal ini karena praktik tersebut masih marak terjadi di lapangan.
Sumber : Mediaindonesia.com
