Surabaya, jatim.expost.co.id – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim mulai mematangkan skema penerapan Work From Home (WFH) bagi ASN. WFH lebih pas diterapkan pada tengah pekan dibanding diterapkan pada akhir pekan atau hari Jumat.
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menegaskan, kebijakan ini dirancang dengan sejumlah pertimbangan matang, terutama untuk menjaga produktivitas kerja sekaligus efisiensi energi.
“Kalau Hari Jumat, ada kecenderungan bablas menjadi long weekend. Ini yang kita hindari,” Terang Khofifah dalam sambutannya saat memimpin Apel Perdana ASN Pemprov Jatim usai libur dan cuti bersama Lebaran 2026 di Kantor Gubernur Jatim, Rabu (25/3/2026).
Khofifah menyebut, tren WFH sebenarnya telah lebih dulu diterapkan di sejumlah kementerian sejak awal tahun.
“Di Jakarta itu sudah mulai saat ini ada WFH. Sebetulnya sejak bulan Januari lalu, hampir semua kementerian sudah ada WFH,” ujarnya.
Namun demikian, ia menekankan bahwa konsep yang diterapkan adalah WFH, bukan Work From Anywhere (WFA). Menurutnya, perbedaan ini penting untuk memastikan disiplin kerja pegawai tetap terjaga.
“WFH, bukan WFA. Kalau anywhere nanti bisa di tempat wisata, bisa di kafe, bisa di mana. Tapi WFH di rumah, rasanya ada keluarga yang ikut memonitor bahwa yang bersangkutan benar-benar sedang bekerja,” jelasnya.
Khofifah menilai, keberadaan anggota keluarga di rumah justru menjadi kontrol sosial yang efektif. Dengan begitu, aktivitas kerja ASN tetap terpantau dan tidak disalahgunakan untuk kepentingan lain di luar pekerjaan.
Di sisi lain, Pemprov Jatim juga melakukan simulasi terkait hari pelaksanaan WFH. Awalnya, opsi hari Jumat sempat dipertimbangkan. Namun, hasil evaluasi menunjukkan potensi dampak negatif yang cukup besar.
“Awalnya kita mengukur hari Jumat. Tapi Jumat bisa bablas long weekend, bukan tambah hemat malah tidak hemat,” jelasnya.
Ia menjelaskan, alih-alih menghemat bahan bakar minyak (BBM), pola long weekend justru berpotensi meningkatkan konsumsi energi. Berdasarkan perhitungan sederhana, rata-rata jarak tempuh pegawai menuju kantor mencapai sekitar 14 kilometer sekali jalan atau 28 kilometer pulang-pergi setiap hari.
Jika WFH ditempatkan di hari Jumat, maka peluang masyarakat untuk bepergian, baik pulang kampung maupun rekreasi, akan semakin tinggi. Kondisi ini dinilai berbanding terbalik dengan tujuan awal efisiensi.
“Kalau setiap minggu jadi long weekend, justru konsumsi BBM bisa meningkat karena mobilitas untuk rekreasi atau perjalanan lain,” paparnya.
Untuk itu, Pemprov Jatim memutuskan skema WFH akan ditempatkan di tengah pekan. Mulai pekan depan, kebijakan tersebut dijadwalkan berlangsung setiap hari Rabu.
“Nanti akan segera kita umumkan, mulai minggu depan WFH kita jatuhnya hari Rabu. Jadi tidak memicu long weekend,” ungkapnya.
Dengan pola tersebut, ritme kerja ASN diharapkan tetap optimal. Senin dan Selasa digunakan untuk aktivitas kantor secara penuh, Rabu bekerja dari rumah, kemudian Kamis dan Jumat kembali bekerja maksimal di kantor.
Lebih lanjut, Khofifah menegaskan bahwa penerapan WFH tidak boleh mengganggu kualitas layanan publik. Ia meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan normal tanpa hambatan.
“Hari ini semua layanan kita harus berjalan 100 persen. Tidak boleh ada yang berkurang,” tegasnya.
Ia juga menginstruksikan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) untuk melakukan pengawasan ketat terhadap kehadiran dan kinerja ASN, baik pegawai negeri sipil (PNS), pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), maupun tenaga paruh waktu.
“Absensi akan dipantau. Semua pegawai harus masuk 100 persen, baik yang paruh waktu, PPPK, maupun PNS,” tambahnya.
Melalui kebijakan ini, Pemprov Jatim berharap dapat menemukan keseimbangan antara fleksibilitas kerja dan tanggung jawab pelayanan publik. Selain itu, efisiensi energi yang menjadi salah satu tujuan utama juga diharapkan dapat tercapai tanpa mengorbankan kinerja birokrasi.
Dengan skema WFH di tengah pekan, pemerintah optimistis pola kerja baru ini mampu menciptakan produktivitas yang tetap tinggi sekaligus menghindari potensi pemborosan yang tidak diinginkan
