Sidoarjo, 12 Maret 2026 — Kekecewaan mendalam disampaikan Aliansi Laskar Jenggala Peduli Sidoarjo terhadap sikap DPRD Kabupaten Sidoarjo yang dinilai tidak konsisten dalam menindaklanjuti komitmen menghadirkan Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo dalam forum resmi lembaga legislatif.
Aliansi sebelumnya menaruh harapan besar setelah Ketua DPRD Sidoarjo, Abdillah Nasih, pada 10 Februari 2026 menyatakan kesanggupannya menghadirkan kedua pimpinan daerah tersebut untuk duduk bersama di DPRD guna mencari jalan islah demi stabilitas pemerintahan di Kabupaten Sidoarjo.
Namun harapan itu pupus saat undangan DPRD yang dijadwalkan pada Kamis (12/3) pukul 16.00 WIB di gedung DPRD ternyata bukan forum rekonsiliasi seperti yang diharapkan. Agenda yang berlangsung justru berupa kegiatan buka puasa bersama dan santunan anak yatim.
Ironisnya, dalam kegiatan tersebut hanya Bupati Sidoarjo, Subandi yang hadir, sementara Wakil Bupati, Mimik Idayana tidak terlihat hadir.
Saat ditemui Aliansi Laskar Jenggala, Ketua DPRD Sidoarjo menyampaikan bahwa pihaknya telah berupaya mengundang keduanya.
“Kami sudah berupaya mengundang keduanya, tetapi wakil bupati tidak datang. Kami juga akan berusaha semampu kami,” ujar Abdillah Nasih.
Pernyataan tersebut justru menimbulkan pertanyaan baru di kalangan aktivis dan organisasi masyarakat yang tergabung dalam aliansi. Mereka menilai DPRD terkesan tidak memiliki keberanian politik untuk menuntaskan persoalan yang terjadi di lingkup pimpinan daerah.
Anggota DPRD dari fraksi partai pengusung, Warih Andono, juga menyatakan keterbatasan pihaknya dalam melangkah lebih jauh karena persoalan tersebut dianggap sebagai masalah pribadi.
Namun pandangan itu ditolak oleh Ketua Presidium Laskar Jenggala, Bramada Pratama Putra. Ia menegaskan bahwa persoalan yang melibatkan kepala daerah bukan sekadar konflik pribadi, melainkan sudah berdampak pada stabilitas pemerintahan dan kepercayaan publik.
“Pada 10 Februari lalu Ketua DPRD menyampaikan komitmen menghadirkan Bupati dan Wakil Bupati untuk islah di DPRD demi Sidoarjo yang lebih baik. Tapi faktanya undangan yang muncul justru acara buka bersama. Kegiatan itu baik, tapi bukan itu yang dijanjikan,” tegas Bramada.
Kritik lebih keras datang dari Ketua DPC GRIB Jaya Sidoarjo, Moh Waldi. Ia menilai sikap DPRD menunjukkan ketidaktegasan dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap eksekutif.
Senada dengan itu, Humas Ormas Komunitas Rakyat Anti Korupsi, Sugeng, menyayangkan kondisi yang menurutnya semakin memperkeruh citra pemerintahan daerah.
“Kenapa jadi ruwet seperti ini. Kalau bukan bupati atau wakil bupati mungkin tidak masalah saling serang di media sosial. Tapi ini pejabat publik. Kalau terus seperti ini, yang dirugikan bukan hanya pemerintah, tapi juga masyarakat,” ujarnya.
Aliansi Laskar Jenggala bahkan menilai sikap DPRD Kabupaten Sidoarjo terlihat setengah hati dan cenderung takut terhadap figur eksekutif. Padahal, sebagai lembaga legislatif, DPRD memiliki fungsi pengawasan serta tanggung jawab politik untuk memastikan stabilitas pemerintahan daerah.
“Jangan sampai wakil rakyat yang seharusnya berdiri di sisi rakyat justru terlihat menjadi wakil kepentingan elite,” tegas perwakilan aliansi.
Aliansi pun mendesak DPRD Sidoarjo agar tidak lagi hanya menyampaikan janji, tetapi benar-benar mengambil langkah nyata untuk menyelesaikan polemik antara pimpinan daerah yang dinilai sudah terlalu lama menjadi konsumsi publik.
