Oknum SMAN Sidoarjo Diduga Jual Beli Bangku Murid Baru‎

‎

‎SIDOARJO

 4 Juli 2025‎Praktik curang tersebut diduga terjadi dalam proses Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) tahun ajaran 2025/2026. Data dihimpun, Sejumlah wali murid mengaku diminta bayar sejumlah uang agar anaknya masuk di sekolah negeri favorit melalui jalur Offline.

‎‎Menanggapi hal itu, Pakar Hukum Pidana dari Universitas Merdeka Surabaya, Bastianto Nugroho, menyatakan bahwa dugaan jual beli bangku sekolah bisa masuk dalam ranah tindak pidana korupsi.

‎‎Menurut Bastianto, aparat penegak hukum (APH), baik dari unsur kepolisian maupun kejaksaan, memiliki kewenangan penuh untuk menindak dan mengusut dugaan pelanggaran tersebut.

‎Polisi atau kejaksaan bisa melakukan penindakan terhadap para oknum jual beli bangku sekolah tersebut,” tegas Bastianto saat dikonfirmasi, Jumat (4/7/2025).

‎‎Ia menjelaskan, tugas utama APH adalah melakukan penegakan hukum, termasuk dalam ranah pendidikan jika terjadi penyalahgunaan kewenangan yang merugikan masyarakat.

‎Langkah hukum yang dapat dilakukan, lanjut dia, dimulai dari tahap penyelidikan hingga penyidikan untuk mengungkap pihak-pihak yang terlibat dalam praktik suap menyuap itu.

D‎ugaan Jual Beli Bangku SMAN Sidoarjo, Pakar Hukum: Oknum Bisa Dijerat UU Tipikor

‎Photo of bidik bidik Send an email3 hari ago0 525 1 minute read

SMAN Sidoarjo Ilustrasi oknum jual beli kursi di SMAN Sidoarjo. (Ist)

‎Dugaan praktik jual beli bangku jenjang Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) di Kabupaten Sidoarjo menuai perhatian. Isu mencuat setelah beredar kabar sejumlah kursi masuk sekolah negeri dihargai hingga Puluhan juta.

‎‎ika benar terjadi transaksi dalam proses PPDB, maka itu bentuk penyalahgunaan wewenang,” jelasnya. 

‎Tindakan semacam itu, kata dia, tidak hanya melanggar etik, tetapi juga bisa dijerat dengan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

‎

Maka jelas, pasal yang tepat untuk menjerat perbuatan itu mengacu pada UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,” ujarnya.

‎Bastianto merujuk pada ketentuan hukum yang berlaku, yakni Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

‎‎Ia menegaskan, perbuatan yang melibatkan pembayaran uang agar diterima di sekolah negeri dapat dikategorikan sebagai bentuk suap dan penyalahgunaan kekuasaan oleh oknum yang terlibat. Apalagi oknum itu merupakan seorang ASN.

‎Ya, karena perbuatan itu adalah penyalahgunaan wewenang. Dalam hal ini juga terjadi suap-menyuap,” tandasnya.( Anang )

‎