Kab. Kediri, jatim.expost.co.id – Aliansi Rakyat Khadiri (ARK) berencana menggelar aksi damai pada Selasa, 17 November 2026, mulai pukul 09.00 WIB – selesai. Aksi tersebut akan membawa 21 tuntutan yang mencakup berbagai persoalan pemerintahan, pelayanan publik, ekonomi, lingkungan, hingga penegakan hukum di Kabupaten Kediri.Sekitar 1.000 massa diperkirakan akan mengikuti aksi tersebut. Sejumlah kendaraan, di antaranya dump truck, sepeda motor, mobil komando, dan truk panggung, juga direncanakan turut mengiringi jalannya aksi.
Mengusung tema “KHADIRI NGGUGAT NAGARI”, aksi dijadwalkan berlangsung di sejumlah titik strategis, yakni kawasan Simpang Lima Gumul (SLG), Kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kediri, dan Kantor DPRD Kabupaten Kediri. Koordinator aksi, Tubagus Fitrajaya, menyampaikan bahwa gerakan tersebut merupakan bentuk penyampaian aspirasi masyarakat melalui 21 tuntutan yang dinilai perlu mendapatkan perhatian serius dari pemerintah daerah dan pihak terkait.
21 TUNTUTAN RAKYAT YANG AKAN DISUARAKAN ARK :
1. Penurunan beban pajak yang dinilai memberatkan masyarakat.
2. Penghapusan segala bentuk pungutan liar di sekolah negeri.
3. Transparansi pengelolaan dana BOS, BOSP, dan BPOPP.
4. Pengusutan dugaan pemotongan anggaran Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
5. Evaluasi pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
6. Perlindungan terhadap UMKM dan tenaga kerja lokal.
7. Pengusutan dugaan praktik suap dalam seleksi perangkat desa.
8. Pengungkapan dugaan praktik jual beli hukum.
9. Audit terhadap APBD, dana hibah, bantuan sosial, dan anggaran perjalanan dinas.
10. Audit proyek pembangunan jalan, jembatan, irigasi, dan gedung.
11. Evaluasi pengelolaan dan pemanfaatan lahan Hak Guna Usaha (HGU).
12. Pengawasan aktivitas pertambangan serta penanganan kerusakan lingkungan.
13. Penanganan pencemaran sungai dan limbah industri.
14. Perlindungan lahan pertanian serta pelaksanaan reforma agraria.
15. Penindakan tegas terhadap kendaraan yang melanggar ketentuan Over Dimension Over Loading (ODOL).
16. Evaluasi pelayanan rumah sakit, puskesmas, dan BPJS Kesehatan.
17. Peningkatan aksesibilitas serta fasilitas bagi penyandang disabilitas.
18. Prioritas kesempatan kerja dan pemberdayaan pengusaha lokal.
19. Transparansi pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan aset daerah.
20. Reformasi birokrasi serta pemberantasan praktik pungutan liar.
21. Pengawasan terhadap kebijakan pemerintah dan penegakan hukum yang adil, transparan, serta tidak diskriminatif.
ARK DESAK PEMERINTAH BERIKAN JAWABAN KONKRET Melalui aksi tersebut, ARK mendesak Pemerintah Kabupaten Kediri, DPRD Kabupaten Kediri, serta aparat penegak hukum agar memberikan tanggapan, penjelasan, dan tindak lanjut konkret terhadap seluruh aspirasi yang disampaikan. Berbagai dugaan penyimpangan yang menjadi perhatian dalam tuntutan tersebut diharapkan dapat ditindaklanjuti melalui mekanisme klarifikasi, audit, pemeriksaan, maupun proses hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Bagi ARK, aksi ini diharapkan menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan, penggunaan anggaran, kualitas pelayanan publik, dan tata kelola pemerintahan.
RAKYAT BUKAN OBJEK KEKUASAAN!KEDIRI HARUS BERBENAH! UANG RAKYAT HARUS TRANSPARAN!HUKUM HARUS ADIL!PEMBANGUNAN HARUS BERPIHAK KEPADA RAKYAT!
ARK berharap seluruh rangkaian aksi dapat berlangsung secara damai, tertib, kondusif, serta tetap mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. Sumber: Surat Pemberitahuan Aksi Damai ARK Nomor 01/XI-ARK/2026 tertanggal 12 November 2026.
