Jakarta, jatim.expost.co.id — Badan Gizi Nasional (BGN), lembaga yang menjadi ujung tombak pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), tengah menghadapi sorotan serius setelah aparat penegak hukum melakukan penggeledahan di kantor pusatnya di Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (3/6/2026).
Penggeledahan tersebut terjadi hanya sehari setelah Presiden Prabowo Subianto mencopot Kepala BGN Dadan Hindayana dan melakukan perombakan besar di jajaran pimpinan lembaga tersebut. Kedekatan waktu antara pergantian pimpinan dan langkah hukum yang dilakukan aparat memunculkan spekulasi mengenai adanya persoalan serius dalam tata kelola internal BGN.
Berdasarkan informasi yang dihimpun dari lokasi, aktivitas perkantoran BGN praktis terhenti sejak pagi. Seluruh pegawai yang datang untuk bekerja tidak diperkenankan memasuki gedung dan diminta menunggu di luar area kantor.
Sejumlah pegawai terlihat berkumpul di halaman depan dan area sekitar gedung, sementara akses masuk dijaga ketat. Awak media yang datang untuk melakukan peliputan juga tidak diizinkan memasuki area kantor.
Sumber di lingkungan BGN menyebut tim aparat telah berada di lokasi sejak dini hari. Namun hingga kini belum ada penjelasan resmi mengenai kegiatan yang berlangsung di dalam gedung maupun dokumen yang menjadi objek pemeriksaan.
Belum Ada Keterangan Resmi
Hingga berita ini ditayangkan, Kejaksaan Agung maupun Badan Gizi Nasional belum memberikan pernyataan resmi terkait dasar hukum, tujuan, serta ruang lingkup penggeledahan tersebut.
Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah dan Direktur Penyidikan Jampidsus Syarief Sulaeman Nahdi juga belum memberikan respons atas permintaan konfirmasi dari sejumlah media.
Minimnya informasi resmi membuat perhatian publik semakin tertuju pada perkembangan kasus yang menyeret lembaga pengelola salah satu program prioritas nasional tersebut.
Muncul Kabar Eks Pimpinan BGN Telah Diamankan
Di tengah berlangsungnya penggeledahan, beredar informasi bahwa seorang mantan pimpinan BGN diduga telah lebih dahulu diamankan aparat penegak hukum.
Informasi yang beredar menyebut penggeledahan di kantor pusat BGN merupakan bagian dari pengembangan proses hukum yang sedang berjalan.
Namun demikian, hingga saat ini kabar tersebut belum mendapatkan konfirmasi resmi dari Kejaksaan Agung maupun pihak terkait. Karena itu, informasi tersebut masih perlu diverifikasi lebih lanjut dan belum dapat dijadikan fakta hukum yang pasti.
Audit Dugaan Jual Beli SPPG
Sebelumnya, pemerintah mengakui tengah melakukan audit internal terhadap dugaan praktik jual beli Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG), unit yang memiliki peran strategis dalam distribusi Program Makan Bergizi Gratis.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan audit tersebut merupakan bagian dari proses monitoring dan evaluasi yang dilakukan pemerintah terhadap pelaksanaan program MBG.
Menurut Prasetyo, terdapat sejumlah catatan yang menjadi perhatian Presiden, mulai dari kedisiplinan dalam menjalankan standar operasional prosedur (SOP), tata kelola organisasi, hingga pengawasan kualitas makanan yang didistribusikan kepada penerima manfaat.
Pernyataan tersebut muncul beriringan dengan keputusan Presiden Prabowo melakukan pergantian pimpinan BGN.
Rangkaian Peristiwa yang Sulit Diabaikan
Kronologi yang terjadi dalam dua hari terakhir menjadi perhatian luas publik.
Pada Selasa (2/6/2026), Presiden Prabowo mencopot Dadan Hindayana dari jabatan Kepala BGN dan menunjuk Naniek S Deyang sebagai penggantinya. Bersamaan dengan itu, terjadi pergantian sejumlah posisi strategis di level wakil kepala.
Kurang dari 24 jam kemudian, aparat penegak hukum melakukan penggeledahan di kantor pusat BGN.
Meski belum ada pernyataan resmi yang menghubungkan kedua peristiwa tersebut, kedekatan momentum keduanya memunculkan dugaan bahwa pemerintah dan aparat penegak hukum sedang melakukan langkah simultan untuk menindaklanjuti berbagai persoalan yang terjadi di internal lembaga.
Menanti Transparansi dan Penegakan Hukum
Sebagai lembaga yang mengelola program dengan nilai anggaran sangat besar dan menyentuh jutaan penerima manfaat di seluruh Indonesia, BGN dituntut memiliki tata kelola yang transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik penyimpangan.
Karena itu, penggeledahan yang dilakukan aparat penegak hukum menjadi perhatian penting, bukan hanya bagi pemerintah, tetapi juga masyarakat yang selama ini menaruh harapan besar pada keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis.
Kini publik menunggu jawaban atas sejumlah pertanyaan mendasar: apa yang sebenarnya dicari penyidik di kantor BGN, apakah penggeledahan berkaitan dengan dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan MBG, serta apakah akan ada pihak yang dimintai pertanggungjawaban hukum.
Sampai ada penjelasan resmi dari Kejaksaan Agung, seluruh perkembangan yang beredar masih berada pada tahap informasi awal. Namun satu hal yang jelas, penggeledahan di kantor Badan Gizi Nasional telah mengangkat persoalan ini menjadi isu nasional yang berpotensi membuka fakta-fakta penting mengenai tata kelola program unggulan pemerintah.
