Aceh Singkil, jatim.expost.co.id —- Puluhan tokoh masyarakat Danau Bungara, Kecamatan Kota Baharu, Aceh Singkil. Mendatangi Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampong (DPMK) Aceh Singkil, terkait penetapan Badan Permusyawarahan Kampong (BPkam) sebanyak 7 orang terpilih. Kamis, (25/7/2026) di ruangan Kantor DPMK Aceh Singkil.
Kedatangan masyarakat Danau Bungara, menyampaikan poin penting tuntutan dengan sistem audensi.
Poin tuntutan audensi, pertama menolak melakukan pemilihan ulang anggota BPkam Desa Danau Bungara, Kedua menetapkan anggota BPkam sebanyak 7 orang yang sudah terpilih periode 2026/2032, Ketiga menetapkan dan menerbitkan Surat Keputusan (SK) Bupati Aceh Singkil.
Kesemua tuntutan di kukuhkan dengan tandatangan tokoh masyarakat Danau Bungara yang hadir dan tandatangan Plt.Kepala DPMK Riky Yodiska,S.STP. Sebagai pertanggung jawaban.
Lalu, bila tuntutan tidak di indahkan. Ancam melakukan unjuk rasa dengan mengerahkan massa lebih banyak.
Kemudian, saat audensi terlihat tokoh masyarakat Desa Danau Bungara Ustadz Rabudin, yang menyampaikan aspirasi poin tuntutan. Dengan menggambarkan proses pemilihan sudah selesai dan tidak ada lagi pemilihan ulang. Hanya tingal penetapan Anggota BPkam yang sudah terpilih.
“Artinya, kedatangan kami kemari, anggota BPkam sebanyak 7 orang, segera proses dan terbitkan SK Bupati Aceh Singkil. Karena pemilihan sudah tidak ada lagi, jagan di buat kegaduhan di kampung kami, kerna selama 18 tahun BPG / BPkam Desa Danau Bungara itu sebanyak 7 orang.” Papar Rabudin.
Selain itu, Alimsyah Angota BPkam Danau Bungara terpilih kami merasa sangat wajar BPkam sebanyak 7 orang. Pertama wilayah Desa Danau Bungara luas dan adanya kemampuan Desa.
“Tentu, sebab itu menjadi pertimbangan bapak – bapak yang mempunyai kewenangan. Jagan di ributkan Desa kami kerna selama ini, kami damai dan nyaman.” Tuturnya.
Selanjutnya, Plt Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Riky Yodiska,S.STP mengatakan, bahan – bahan aspirasi sudah di catat dan ini akan di sampaikan ke pimpinan.
“Artinya, poin menjadi tuntutan masyarakat Danau Bungara sudah kami catat dan segera di sampaikan ke pimpinan. Karena pimpinan lagi tugas luar mengikuti PENAS di Provinsi Gorontalo.” Tutupnya.
( D, S)
