Aceh Singkil, jatim.expost.co.id — Masyarakat menanti Hingga saat ini, penyaluran Dana Jaminan Hidup (Jadup) dan bantuan stimulan bagi masyarakat terdampak banjir di Kabupaten Aceh Singkil masih menuai tanda tanya besar. Masyarakat di sejumlah desa mengaku belum mendapatkan kejelasan maupun kepastian terkait bantuan yang seharusnya sudah direalisasikan sejak beberapa waktu lalu.
Presiden mahasiswa STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh, Alfa Salam, menyampaikan kritik keras terhadap kinerja Dinas Sosial dan BPBD Aceh Singkil yang dinilai gagal memberikan informasi yang jelas kepada masyarakat terkait perkembangan penyaluran bantuan tersebut.
Menurut Alfa Salam, masyarakat di Kecamatan Singkil tepatnya di Desa Teluk Ambun, Selok Aceh, Paya Bumbung, Pemuka, Teluk Rumbia, dan Rantau Gedang hingga kini masih menunggu kejelasan mengenai bantuan yang menjadi hak mereka sebagai masyarakat terdampak bencana.
”Kami menilai Dinas Sosial dan BPBD Aceh Singkil telah gagal membangun komunikasi yang baik dengan masyarakat. Hingga hari ini tidak ada penjelasan yang benar-benar mampu menjawab keresahan warga. Masyarakat terus disuruh menunggu tanpa diberikan kepastian kapan bantuan tersebut akan direalisasikan,” tegas Alfa Salam.
Ia menegaskan bahwa bantuan yang dinantikan masyarakat bukanlah bantuan kecil. Dana Jadup yang diperkirakan mencapai sekitar Rp1,3 juta per orang serta bantuan stimulan yang berkisar antara Rp9 juta hingga Rp18 juta per kepala keluarga sangat dibutuhkan oleh warga untuk memenuhi kebutuhan hidup dan memperbaiki kondisi rumah pascabencana.
”Ini bukan sekadar angka dalam laporan pemerintah. Di balik bantuan itu ada masyarakat yang sedang berjuang memenuhi kebutuhan keluarga mereka. Sangat tidak masuk akal jika sampai hari ini masyarakat masih belum mendapatkan kepastian, padahal bantuan tersebut diharapkan sudah dapat direalisasikan sebelum Hari Raya Idulfitri kemarin,” ujarnya.
Alfa Salam menilai lambannya realisasi bantuan menunjukkan lemahnya kinerja instansi terkait dalam menjalankan tugas pelayanan publik. Menurutnya, alasan administrasi tidak boleh terus dijadikan pembenaran atas keterlambatan yang berlarut-larut sementara masyarakat terus menanggung dampaknya.
”Kami tidak ingin masyarakat terus diberi harapan tanpa kepastian. Jika memang ada kendala, sampaikan secara terbuka. Jika data bermasalah, jelaskan kepada masyarakat. Jangan memilih diam sementara masyarakat terus menunggu hak mereka. Sikap seperti ini hanya akan menurunkan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah,” katanya.
Atas kondisi tersebut, Alfa Salam mendesak Bupati Aceh Singkil untuk segera turun tangan dan mengambil langkah tegas terhadap instansi yang dinilai tidak mampu menyelesaikan persoalan tersebut.
Kami meminta Bupati Aceh Singkil segera melakukan pencopotan terhadap Plt Kepala Dinas Sosial dan BPBD Aceh Singkil karna kami menganggap mereka tidak mampu memberikan kepastian, transparansi, dan percepatan realisasi bantuan kepada masyarakat, maka keduanya layak dicopot dari jabatannya. Jabatan publik adalah amanah untuk melayani masyarakat, bukan membiarkan masyarakat menunggu tanpa kejelasan,” tegasnya.
Ia juga mendesak agar seluruh dana Jadup dan bantuan stimulan yang telah menjadi hak masyarakat segera direalisasikan tanpa penundaan lebih lanjut.
Masyarakat hari ini tidak membutuhkan janji baru. Masyarakat membutuhkan tindakan nyata. Yang ditunggu warga bukan lagi penjelasan berulang-ulang, melainkan realisasi bantuan yang menjadi hak mereka. Pemerintah harus membuktikan keberpihakannya kepada rakyat dengan segera menyalurkan Jadup dan dana stimulan kepada seluruh penerima yang berhak,”Tutup alfa salam.
( D, S)
