Surabaya – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Pemerintah Provinsi Jawa Timur kembali menorehkan kinerja positif dan profesional dalam menjalankan amanah pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) I Pemprov Jatim.
Keberhasilan tersebut tidak lepas dari optimalisasi tugas dan fungsi DLH yang berfokus pada pengendalian tata lingkungan, pengelolaan pencemaran, konservasi lingkungan, hingga pengelolaan sampah dan pertamanan.
Dalam pelaksanaannya, DLH Jatim menjalankan sejumlah fungsi strategis, mulai dari perumusan kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup, pengendalian pencemaran melalui pemantauan kualitas air, udara, dan tanah, hingga pengelolaan sampah dari hulu ke hilir, termasuk penyediaan sarana prasarana dan pemrosesan akhir.
Selain itu, DLH Jatim juga aktif dalam penegakan hukum terhadap pelaku usaha terkait izin lingkungan, pelestarian keanekaragaman hayati, serta melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan secara berkala terhadap seluruh kegiatan dinas.
Seluruh aspek tersebut menjadi indikator penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan transparan, khususnya dalam penggunaan anggaran APBD.
Dalam hal pengawasan, Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Jawa Timur turut berperan sebagai mitra strategis. Ketua MAKI Jatim, Heru, menegaskan bahwa pihaknya secara aktif melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran di DLH Jatim.
“MAKI Jatim menjalankan fungsi pengawasan melekat terhadap penerapan anggaran APBD I yang dikelola DLH Jatim. Kami memastikan seluruh proses berjalan sesuai aturan,” tegasnya.
Terkait isu penggunaan konsultan pihak ketiga dalam perencanaan dan pengawasan proyek konstruksi, Heru memastikan bahwa seluruh proses telah memenuhi standar profesional.
“Kami menilai rekrutmen konsultan perencana dan pengawas di DLH Jatim sudah sesuai kriteria profesional. Tidak ada indikasi praktik KKN di dalamnya,” tambahnya.
Pria berambut panjang itu juga menegaskan bahwa pelaksanaan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) di DLH Jatim berjalan secara profesional tanpa adanya penyimpangan.
“Atas dasar kemitraan yang positif, kami melihat DLH Jatim telah menjalankan tugasnya dengan baik dan tidak ada ruang untuk praktik yang melanggar aturan,” ujarnya.
Atas kinerja tersebut, DLH Jatim juga berhasil meraih berbagai penghargaan bergengsi, di antaranya sebagai provinsi dengan jumlah kabupaten/kota terbersih terbanyak di Indonesia, peraih penghargaan Program Kampung Iklim (Proklim) terbanyak se-Indonesia, serta penghargaan sekolah Adiwiyata terbanyak secara nasional.Jelasnya.
Tak hanya itu, DLH Jatim juga menerima penghargaan dari Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), yang semakin memperkuat capaian kinerja lembaga tersebut.Tambahnya.
Capaian ini semakin menegaskan posisi Jawa Timur sebagai salah satu provinsi yang konsisten dalam menjaga kualitas lingkungan hidup sekaligus menerapkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan profesional.”Pungkasnya.
