.
Aceh Singkil : JatimXpost co, id : 9/6/2026
Koordinator Lapangan Gerakan Masyarakat Kemukiman Pemuka (GEMUKA), Buyung Sanang, membenarkan adanya video yang beredar di media sosial yang memperlihatkan sejumlah emak-emak berjoget di teras Kantor Bupati Aceh Singkil saat berlangsungnya aksi penyampaian aspirasi pada Senin, 08 Juni 2026 lalu.
Menurut Buyung Sanang, peristiwa tersebut tidak dapat dilepaskan dari situasi di lapangan saat massa aksi menunggu kepastian penandatanganan surat pernyataan oleh Bupati Aceh Singkil terkait tuntutan masyarakat korban banjir dan tanah longsor tahun 2025.
“Kami melihat peristiwa itu sebagai gambaran bahwa kondisi Aceh Singkil saat ini memang tidak sedang baik-baik saja. Masyarakat datang membawa harapan dan tuntutan yang menyangkut hak-hak korban bencana, namun harus menunggu dalam waktu yang cukup lama tanpa kepastian yang jelas,” ujar Buyung. Selasa (09/06/2026).
Ia menjelaskan bahwa saat kejadian tersebut berlangsung, tidak hanya peserta aksi yang berada di lokasi, tetapi juga sejumlah pejabat pemerintah, Aparatur Sipil Negara (ASN), personel Satpol PP, Wilayatul Hisbah (WH), serta staf Kantor Bupati Aceh Singkil.
“Kalau memang tindakan itu dianggap tidak pantas atau mencederai marwah daerah, tentu pertanyaannya bukan hanya ditujukan kepada penyelenggara aksi. Saat itu banyak pihak yang menyaksikan secara langsung, termasuk unsur pemerintah dan aparat penegak qanun. Mengapa tidak ada yang melakukan pembinaan atau pencegahan saat kejadian berlangsung?” katanya.
Buyung menegaskan bahwa pihaknya sebagai penyelenggara aksi tidak serta-merta dapat mengambil tindakan represif terhadap peserta aksi karena dikhawatirkan justru memicu gesekan dan keributan yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban jalannya demonstrasi.
“Kami mengutamakan kondusivitas. Jika kami melakukan tindakan yang berpotensi menyinggung peserta aksi di tengah situasi yang emosional, kami khawatir akan terjadi kekacauan atau kerusuhan yang justru merugikan semua pihak,” jelasnya.
Lebih lanjut, Buyung menyatakan bahwa GEMUKA menghormati peran dan kewenangan Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh Singkil dalam memberikan pandangan moral dan keagamaan. Namun ia berharap persoalan ini dapat dilihat secara utuh dan objektif, termasuk memahami akar persoalan yang melatarbelakangi aksi masyarakat tersebut.
“Fokus utama kami sejak awal adalah memperjuangkan hak-hak korban banjir dan tanah longsor yang hingga kini masih menunggu realisasi berbagai bantuan yang dijanjikan pemerintah. Jangan sampai substansi perjuangan masyarakat justru tenggelam karena perdebatan mengenai satu peristiwa yang terjadi akibat kejenuhan massa menunggu kepastian dari pemerintah daerah,” tutupnya.
( D, S)
