Ampas Desak Komisi IV DPRK Aceh Singkil Gelar RDP Terbuka Panggil PLT Kadinkes dan 12 Kepala Puskesmas Buka Semua Aliran Dana BOK Kapitasi APBD dan DAK

Aceh Singkil   21/11/2026

Aliansi Muda Penggerak Aceh Singkil (AMPAS) mendesak Komisi IV DPRK Kabupaten Aceh Singkil segera menjalankan fungsi pengawasannya dengan memanggil Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Kesehatan beserta seluruh Kepala Puskesmas se-Kabupaten Aceh Singkil untuk mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) secara terbuka dan dapat diketahui publik.

Desakan tersebut disampaikan menyusul besarnya anggaran sektor kesehatan yang dikelola Dinas Kesehatan dan 12 Puskesmas di Kabupaten Aceh Singkil. Salah satu sumber anggaran yang menjadi sorotan adalah Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) APBN Tahun Anggaran 2026 dengan pagu indikatif mencapai Rp11.619.237.000 atau sekitar Rp11,62 miliar.

Sekretaris Jenderal AMPAS, Rahman Syafi’i, S.H., menegaskan bahwa angka tersebut bukan jumlah yang kecil. Publik berhak mengetahui secara terperinci ke mana anggaran kesehatan tersebut dialokasikan dan bagaimana realisasinya di setiap Puskesmas.

“Ini baru satu pintu, yakni dana BOK. Kita juga harus melihat sumber anggaran lainnya, mulai dari dana kapitasi BPJS Kesehatan, APBD Kabupaten hingga Dana Alokasi Khusus (DAK). Jangan sampai pengelolaan anggaran kesehatan hanya diketahui oleh internal dinas, sementara masyarakat tidak mendapatkan informasi yang jelas,” tegas Rahman.

Menurutnya, terdapat sedikitnya empat sumber pendanaan yang perlu dibuka secara transparan dalam RDP tersebut, yaitu:

1. Dana BOK: Pagu, rincian alokasi, kegiatan, realisasi belanja dan bukti pertanggungjawaban masing-masing Puskesmas.
2. Dana Kapitasi BPJS Kesehatan: Jumlah penerimaan setiap bulan, jumlah peserta terdaftar, serta rincian pembagian jasa pelayanan dan biaya operasional.
3. Anggaran APBD Kabupaten: Program, kegiatan, pengadaan barang dan jasa, serta realisasi anggaran kesehatan.
4. Dana DAK: Besaran anggaran, peruntukan, pelaksanaan kegiatan, hingga hasil pekerjaan di lapangan.

Rahman juga menyoroti pengelolaan dana kapitasi BPJS Kesehatan yang diterima Puskesmas berdasarkan jumlah peserta JKN yang terdaftar.

Sebagai ilustrasi, apabila satu Puskesmas memiliki 10.000 peserta terdaftar dengan besaran kapitasi Rp7.000 per peserta, maka penerimaan mencapai Rp70 juta per bulan atau Rp840 juta dalam setahun. Namun, angka tersebut merupakan simulasi dan bukan data penerimaan aktual seluruh Puskesmas Aceh Singkil.

Dana kapitasi tersebut harus dikelola sesuai ketentuan yang berlaku, termasuk ketentuan mengenai pembayaran jasa pelayanan kesehatan dan dukungan biaya operasional.

“Pertanyaannya sederhana, apakah pembagian jasa pelayanan sudah sesuai ketentuan? Apakah hak dokter, bidan, perawat dan tenaga kesehatan lainnya sudah dibayarkan secara transparan? Kemudian, ke mana saja dana operasional dibelanjakan? Ini harus dijelaskan secara terbuka, bukan sekadar memberikan jawaban normatif,” ujar Rahman.

DPRK JANGAN DIAM, JANGAN HANYA MENJADI PENONTON!

AMPAS menilai besarnya anggaran kesehatan harus diimbangi dengan pengawasan yang serius. Komisi IV DPRK Aceh Singkil sebagai lembaga yang memiliki fungsi pengawasan tidak boleh membiarkan pertanyaan publik mengenai pengelolaan anggaran kesehatan terus menggantung tanpa penjelasan.

Rahman mempertanyakan sejauh mana pengawasan DPRK terhadap penggunaan dana BOK dan sumber pendanaan lainnya. Menurutnya, persoalan ini sudah sepatutnya menjadi perhatian serius karena menyangkut pelayanan kesehatan dan hak masyarakat.

“Jangan sampai DPRK hanya diam ketika masyarakat mempertanyakan pengelolaan anggaran kesehatan miliaran rupiah. Kalau memang semuanya sudah berjalan sesuai aturan, apa yang harus ditakutkan untuk dibuka dalam RDP? Panggil Plt. Kadinkes dan seluruh Kepala Puskesmas. Jelaskan satu per satu kepada publik,” tegasnya.

Ia menambahkan, masyarakat tidak sedang menuduh adanya penyelewengan anggaran. Namun, besarnya anggaran harus disertai keterbukaan dan pertanggungjawaban yang dapat diuji.

AMPAS juga meminta agar dalam RDP tersebut Komisi IV tidak hanya menerima paparan secara umum dari Dinas Kesehatan, tetapi meminta dokumen pendukung berupa rincian anggaran, laporan realisasi, SPJ, bukti kegiatan, laporan penyaluran jasa pelayanan, serta dokumen pengadaan dan penggunaan dana operasional.

12 PUSKESMAS HARUS HADIR DAN MEMBUKA DATA!

AMPAS meminta seluruh Kepala Puskesmas berikut ini dihadirkan dalam RDP terbuka:

1. Puskesmas Singkil.
2. Puskesmas Singkil Utara.
3. Puskesmas Kuala Baru.
4. Puskesmas Pulau Banyak.
5. Puskesmas Pulau Banyak Barat.
6. Puskesmas Simpang Kanan.
7. Puskesmas Gunung Meriah.
8. Puskesmas Danau Paris.
9. Puskesmas Suro.
10. Puskesmas Singkohor.
11. Puskesmas Kota Baharu.
12. Puskesmas Kuta Tinggi.

Menurut Rahman, setiap Puskesmas harus mampu menjelaskan berapa anggaran yang diterima, berapa yang telah direalisasikan, kegiatan apa saja yang dilaksanakan, bagaimana pembagian jasa pelayanan, serta apa hasil nyata yang dirasakan masyarakat.

Jangan sampai anggaran kesehatan terus mengalir miliaran rupiah setiap tahun, tetapi masyarakat masih mempertanyakan kualitas pelayanan, ketersediaan obat, kondisi sarana dan prasarana, serta fasilitas kesehatan di lapangan.

AMPAS MINTA HASIL RDP DIBUKA KE PUBLIK

Lebih lanjut, AMPAS meminta Komisi IV DPRK Aceh Singkil menghadirkan pihak-pihak terkait dan mendorong Inspektorat Kabupaten melakukan pemeriksaan apabila ditemukan indikasi ketidaksesuaian dalam pengelolaan anggaran.

AMPAS menegaskan bahwa transparansi bukan ancaman bagi pejabat yang bekerja sesuai aturan. Justru keterbukaan merupakan bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat dan negara.

“Jangan menunggu persoalan ini semakin besar baru dilakukan pengawasan. Uang tersebut bersumber dari keuangan negara dan diperuntukkan bagi kepentingan kesehatan masyarakat. Kami ingin tahu secara terang-benderang bagaimana Rp11,62 miliar dana BOK itu digunakan, berapa dana kapitasi yang diterima masing-masing Puskesmas, serta bagaimana realisasi APBD dan DAK,” tutup Rahman.

AMPAS menegaskan akan terus mengawal persoalan ini dan meminta Komisi IV DPRK Aceh Singkil segera menjadwalkan RDP secara terbuka dengan menghadirkan Plt. Kadinkes dan seluruh Kepala Puskesmas.

JANGAN ADA YANG DITUTUP-TUTUPI. ANGGARAN KESEHATAN ADALAH UANG RAKYAT, DAN RAKYAT BERHAK TAHU KE MANA UANG ITU DIGUNAKAN.

( D, S)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *