Aceh Singkil, jatim.expost.co.id — Aliansi Muda Penggerak Aceh Singkil (AMPAS) Syahrul Manik kembali angkat bicara terkait lemahnya kinerja Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil dalam merealisasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Tahun Anggaran 2026.
Hingga memasuki bulan Mei 2026, AMPAS menilai realisasi anggaran masih jauh dari harapan dan belum menunjukkan progres yang berarti di tengah kebutuhan masyarakat yang semakin mendesak
Syahrul manik Ketua AMPAS mengatakan Sejak pengesahan APBK 2026, Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil di bawah kepemimpinan saat ini gencar mengusung slogan “Bergerak cepat” sebagai bentuk komitmen terhadap percepatan pembangunan daerah. Namun, fakta di lapangan justru menunjukkan hal yang bertolak belakang.
Program-program strategis yang seharusnya sudah mulai berjalan justru terkesan stagnan, bahkan di beberapa sektor belum tampak adanya pergerakan sama sekali. Syahrul Manik menilai bahwa kondisi ini mencerminkan lemahnya perencanaan, buruknya koordinasi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta tidak adanya keseriusan dalam mengeksekusi program yang telah disepakati dalam APBK.
Hal ini tentu menjadi ironi, mengingat anggaran telah disahkan sejak bulan April kemaren meskipun hampir di penghujung bulan itupun sempat harus campur tangan Wakil Gubernur Aceh, namun implementasinya saat ini berjalan lambat dan tidak terarah.
“Kami melihat pemerintah daerah gagal menerjemahkan semangat ‘bergerak cepat’ ke dalam langkah konkret. Yang muncul justru kesan lamban, tidak terukur, dan minim transparansi. Ini bukan hanya soal kinerja, tetapi menyangkut tanggung jawab moral terhadap masyarakat Aceh Singkil,” tegas Syahrul Manik
Lebih jauh, AMPAS menyoroti bahwa lambannya realisasi APBK berpotensi menimbulkan efek domino terhadap berbagai sektor vital.Pembangunan infrastruktur yang tertunda akan menghambat konektivitas dan aktivitas ekonomi masyarakat. Program pendidikan dan kesehatan yang tidak berjalan optimal akan berdampak langsung pada kualitas sumber daya manusia.
Sementara itu, sektor ekonomi kerakyatan yang sangat bergantung pada perputaran anggaran daerah menjadi semakin tertekan.Tidak hanya itu, kami juga mencurigai adanya potensi persoalan serius di balik lambannya penyerapan anggaran, mulai dari persoalan administratif, tarik-menarik kepentingan, hingga dugaan ketidaksiapan OPD dalam menjalankan program kerja.
Jika hal ini terus dibiarkan, maka bukan tidak mungkin akan berdampak pada rendahnya serapan anggaran di akhir tahun, yang selama ini menjadi persoalan klasik di berbagai daerah.
Syahrul Manik dengan tegas meminta Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil untuk segera membuka data realisasi APBK 2026 secara rinci dan berkala kepada publik.
Transparansi ini penting agar masyarakat dapat mengetahui sejauh mana anggaran yang berasal dari uang rakyat tersebut telah digunakan, serta untuk mencegah munculnya spekulasi negatif di tengah masyarakat.
“Kami menuntut adanya keterbukaan. Publik berhak tahu berapa persen realisasi anggaran hingga saat ini, program apa saja yang sudah berjalan, dan apa kendala yang dihadapi. Jangan ada yang ditutup-tutupi,” tambah Syahrul Manik
Selain itu, kami juga mendesak DPRK Aceh Singkil untuk tidak tinggal diam dan segera menjalankan fungsi pengawasannya secara maksimal. DPRK harus berani memanggil dan mengevaluasi OPD yang dinilai tidak mampu menjalankan program sesuai dengan perencanaan yang telah disepakati bersama.
Syahrul Manik mengingatkan bahwa kegagalan dalam merealisasikan APBK secara optimal bukan hanya persoalan administratif, melainkan bentuk kegagalan pemerintah dalam memenuhi amanat rakyat. Dalam konteks ini, slogan “Bergerak cepat” yang terus digaungkan justru berpotensi menjadi bumerang apabila tidak diiringi dengan kinerja nyata.
“Jangan sampai slogan hanya menjadi alat pencitraan. Jika realisasi anggaran saja lambat, lalu di mana letak ‘Bergerak cepat’ yang selama ini dibanggakan? Masyarakat tidak butuh janji, masyarakat butuh bukti,”
Sebagai bentuk komitmen dalam menjalankan fungsi kontrol sosial, AMPAS menyatakan akan terus mengawal dan memantau perkembangan realisasi APBK 2026. Bahkan, kami tidak menutup kemungkinan akan melakukan aksi demonstrasi sebagai bentuk tekanan moral apabila pemerintah daerah tidak segera memberikan kejelasan dan menunjukkan perbaikan yang signifikan dalam waktu dekat.
Di akhir pernyataannya, Syahrul Manik Selaku Ketua AMPAS mengajak seluruh elemen masyarakat untuk turut mengawasi jalannya pemerintahan, khususnya dalam pengelolaan keuangan daerah, demi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berpihak kepada kepentingan rakyat.
“Jika pemerintah tidak mampu bekerja cepat, maka jangan menjual slogan ‘Bergerak cepat’. Karena bagi kami, itu hanyalah angin surga yang menyesatkan harapan masyarakat.” tutup Syahrul
( D, S)
