Surabaya, jatim.expost.co.id -- DPD IMM Jawa Timur menyampaikan apresiasi dan dukungan penuh atas pernyataan Anggota Komisi X DPR RI Fraksi NasDem, Ibu Lita Machfud Arifin, yang secara kritis menyoroti permasalahan jumlah penerimaan mahasiswa baru yang sangat besar di sejumlah perguruan tinggi negeri (PTN). Dalam laporan media, disebutkan bahwa ada kampus negeri yang menerima lebih dari 30.000 mahasiswa baru dalam satu tahun. Fenomena ini tidak hanya menimbulkan kekhawatiran terhadap kualitas pendidikan, tetapi juga memunculkan ketimpangan struktural antara PTN dan perguruan tinggi swasta (PTS) yang harus segera diatasi melalui kebijakan afirmatif dari negara.
Kami menilai bahwa masifnya penerimaan mahasiswa oleh PTN tanpa batasan yang proporsional berpotensi merugikan banyak pihak, termasuk kampus-kampus swasta yang saat ini tengah berjuang mempertahankan operasionalnya di tengah krisis jumlah pendaftar. Ketimpangan ini akan berdampak pada berkurangnya daya saing PTS, turunnya kualitas pembelajaran akibat keterbatasan sumber daya, hingga munculnya kesenjangan akses pendidikan di berbagai daerah.
Harus diakui bahwa PTN memiliki daya tarik tinggi karena biayanya yang relatif murah dan reputasi yang lebih kuat. Namun, bila tidak diatur dengan bijak, dominasi PTN dalam penerimaan mahasiswa justru dapat mematikan ekosistem pendidikan tinggi nasional secara keseluruhan. Ketika negara terus memperkuat PTN tetapi abai terhadap PTS, maka pemerataan akses pendidikan tinggi akan semakin sulit tercapai (Suryadarma & Jones, 2013).
DPD IMM Jawa Timur menilai bahwa pernyataan Ibu Lita merupakan bentuk keberpihakan terhadap asas keadilan dan pemerataan dalam dunia pendidikan tinggi. Sudah saatnya Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) mengambil langkah konkret dengan mengeluarkan kebijakan pembatasan kuota penerimaan mahasiswa baru di PTN berdasarkan rasionalitas daya tampung, proporsi sebaran wilayah, serta ketersediaan sumber daya manusia dan infrastruktur pendidikan yang memadai.
Kami juga mendorong adanya forum dialog antara pemerintah, asosiasi perguruan tinggi swasta, organisasi kemahasiswaan, dan pemangku kepentingan pendidikan lainnya untuk merumuskan strategi nasional dalam memperkuat kolaborasi antara PTN dan PTS. Pemerataan akses, peningkatan mutu, dan keadilan distribusi mahasiswa harus menjadi prioritas dalam pembangunan pendidikan tinggi.
Pendidikan adalah hak semua warga negara. Sistem pendidikan tinggi yang sehat adalah sistem yang tidak hanya memfasilitasi kampus besar, tetapi juga memperkuat lembaga-lembaga pendidikan lokal yang berkontribusi bagi pembangunan daerah. Oleh karena itu, keberlangsungan dan penguatan PTS menjadi agenda yang tak kalah penting dari peningkatan kualitas PTN.
Dengan semangat keadilan sosial, IMM Jawa Timur akan terus mengawal isu ini sebagai bagian dari perjuangan intelektual dan moral untuk menciptakan sistem pendidikan nasional yang adil, merata, dan berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia.
Oleh : Akhlis Nastainul Firdaus
Ketua Bidang Hikmah, Politik, dan Kebijakan Publik
DPD IMM Jawa Timur
Social Header